Debat Cawapres: Menakar Kebijakan Pendidikan dari Kedua Calon

0
536

Dion E.G*

Pedestrian Jambi – Global Education Monitoring (GEM) oleh UNESCO pada tahun 2016 melaporkan bahwa dari 14 negara berkembang kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-10. Sedangkan versi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Indonesia berada pada peringkat 57 dari 65 negara dari segi nilai PISA membaca, matematika, dan sains. Bukan hanya masalah prestasi pendidikan di tingkat dunia, Indonesia juga mengalami permasalahan putus sekolah di dalam negeri. Setidaknya pada tahun 2016 masih ada 4.6 juta usia 7-18 tahun yang putus sekolah(UNICEF, 2016).

Guru juga masih menjadi momok bagi bangsa kita. Dari 3 Juta guru di Indonesia, 1.5 juta di antaranya masih berstatus honorer yang belum mendapatkan kepastian status dan belum mendapatkan kesejahteraan yang layak (Detik.com, 2018).

Terkait pada permasalahan pendidikan di atas, bagaimanakah program-program yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak apabila mereka terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024? Berikut adalah ulasan singkat berdasarkan konten Pendidikan dari kedua calon wakil presiden.

Arah Kebijakan Pendidikan

KH. Ma’ruf Amin membuka sesi debat dengan meyakinkan calon pemilih bahwa Jokowi-Amin akan konsentrasi mengurangi angka putus sekolah. Ustaz Amin mengeluarkan jurus beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar. Terobosan memberikan kartu, tentu manjadi daya tarik tersendiri. Jokowi-Amin berjanji akan meningkatkan sasaran beasiswa yang tidak hanya sampai SMA, namun meningkatkan hingga perguruan tinggi. KH. Amin berjanji bahwa jika terpilih, Negara akan hadir membantu anak-anak dengan memberikan beasiswa untuk membantu siswa/mahasiswa menggapai mimpinya.

Hal ini tentu menjawab permasalahan angka putus sekolah di Indonesia yang relatif masih tinggi. La Tahzan, jangan bersedih, begitu KH. Ma’ruf Amin meyakinkan usia milenial untuk terus bersekolah dan menggapai mimpi.

KH. Ma’ruf Amin juga akan merevitalisasi fungsi SMK dan Politeknik agar output dari dunia vokasi mendapatkan lapangan kerja. KH. Ma’ruf Amin juga akan merangkul DuDi (Dunia Usaha dan Industri), agar dapat bersinergi dengan pemerintah sehingga dapat memberikan akses dan peluang kerja, atau peluang usaha bagi lulusan sekolah vokasi. Terobosan ini tentu penting, untuk menjawab kelemahan Jokowi-JK yang dinilai masih belum mampu mengatasi 60% pengangguran yang tercipta dari pendidikan vokasi. Di akhir sesi, KH. Ma’ruf Amin menutup dengan memperkenalakn istilah Ten Years Challenge, yang tidak begitu jelas maknanya karena tidak dijelaskan apa maskud dari Tantangan Sepuluh Tahun itu.

Sandiaga Uno memulai narasi dengan memberikan slogan Pendidikan Tuntas Berkualitas. Berbeda dengan Kiyai Ma’ruf, Bang Sandi meyakinkan calon pemilih dengan menyinggung kesejahteraan guru. Prabowo-Sandi akan memperbaiki kesejahteraan guru honorer dan memberikan kejelasan status pada guru non-ASN (Aparatur Sipil Negara). Sandiaga Uno berhasil mengisi gap yang tidak disinggung oleh KH. Ma’ruf Amin, yaitu nasib guru honorer. Siapapun yang mengajar di sekolah negeri, tentu harus memiliki hak yang sama. Namun faktanya, banyak sekali guru honorer yang mempunyai beban kerja yang sema dengan rekan ASN, namun gaji mereka berpaut sangat jauh. Masalah guru honorer belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Saat ini Indonesia memiliki 736.000 guru honorer. Di mana dari jumlah itu terdapat 438.590 guru honor K-2 yang sebenarnya berhak untuk diangkat sebagai ASN. Prabowo-Sandi berjanji akan memperbaiki kesejahteraan guru honorer, harapannya adalah mengganti status guru K2 menajadi guru ASN.

Bang Sandi juga akan mengevaluasi kurikulum. Tentu ini mewakili sura guru yang selalu kesulitan dalam setiap kali ganti pemerintah ganti kurikulum. Kurikulum satu belum selesai disosialisakin, kurikulum baru sudah dikeluarkan. Selain itu ada kesan kurikulum sangat memberatkan guru yang terbebani dengan adminstrasi kurikulum yang sangat repetitif dan tidak efektif. Sehingga ujung-ujungnya banyak guru yang tidak membuat RPP sendiri, melainkan meng-copy dan mem-paste dari situs internet. Betul saat ini pemerintah harus kembali mengevaluasi kurikulum sebelumnya KBK dan KTSP, termasuk K-13. Namun, tentunya guru harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan kurikulum. Jangan hanya dosen atau guru besar yang tak pernah merasakan mengajar di sekolah malah dijadikan sebagai pembuat kurikulum.

Sandiaga Uno juga akan menghentikan Ujian Nasional (UN), namun sebagai gantinya akan ada sistem penelusuran minat dan bakat. Dengan sistem kurikulum K-13 yang mencerminkan sistem pembelajaran abad 21: (1) berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah; (2) kreatif dan inovatif; (3) komunikatif, dan (4) kolaboratif. Namun sayang, ke-empat skills ini terhambat dengan banyaknya evaluasi yang malah hanya memprioritaskan kemapuan kognitif saja. Siswa kelas tiga misalnya setidaknya harus melewati Ujian Sekolah, UASBN, dan UNBK yang lebih difokuskan pada menguji pengetahuan (kognitif) peserta didik belaka. Peniadaan UN akan mirip seperti negara-negara maju seperti Finlandia, Jerman, Amerika, Kanada, dan Australia (IDNTimes: 2018). Lalu bagaimana cara mengukur atau menentukan kelulusan siswa? Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik dunia mempercayakan guru sebagai evaluator yang nantinya akan menjadi penentu kelulusan. Tentu, yang mengerti kemampuan siswa adalah gurunya, bukan soal-soal yang pengukur kognitif semata.
Terakhir Sandiaga Uno menyorot kurangnya Link and Match lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi. Sandiaga Uno juga menyoroti rendahnya serapan lulusan sekolah dan perguruan tinggi di dunia usaha.

Arah Kebijakan Riset

Bang Sandi berjanji akan membuat sistem link and match antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia akademik sehingga lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi dapat langsung terserap pada lapangan kerja dan dunia usaha. Komitmen peningkatan Riset di Indonesia
Sandiaga Uno mempunyai target membawa Indonesia menjadi kekuatan lima (5) besar dunia pada tahun 2045. Menurut Sandi, target tersebut dapat dicapai salah satunya melalui terobosan inovasi, riset, dan teknologi.

Oleh karena itu, Prabowo-Sandi jika terpilih akan mengkonsolidasi tiga stakeholders: dunia usaha, dunia akademik, dan pemerintah agar dapat berkolaborasi dan bersinergi. Selama ini banyak Riset yang tidak nyambung, ujarnya berkali-kali. Sandiaga menekankan bahwa Prabowo-Sandi bukan hanya menekankan besaran jumlah Funding belaka, namun bagaimana dapat mensinergikan/mensingkronkan stakeholders agar riset dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dunia usaha memberikan bantuan dana, pemerintah memfasilitasi dan menjebatani pada para peneliti, dan peneliti membuat penelitian yang relevan dan aplikatif untuk dunia usaha dan industry. Revolusi Industri 4.0 memerlukan kreatifas, kolaborasi, dan inovasi dari semua pihak sehingga riset bukan hanya mandeg di perpustakaan dan menjadi debu, namun dapat menjadi pemantik policy yang efektif sehingga dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan kesejakteraan rakyat.

Ustad Ma’ruf Amin memberikan terobosan yang lebih spektakuler. Kiyai Ma’ruf menjanjikan akan membuat dana abadi riset, dana abadi pendidikan, dan dana abadi kebudayaan. Dana abadi ini penting karena Kiyai Ma’ruf meyakini Riset menentukan maju mundurnya Negara. Kiyai Ma’ruf juga akan membentuk Induk Riset Nasional. Riset yang efektif juga akan menjawab Ten Years Challenge Bangsa Indonesisa.

Kelemahan KH. Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno

KH. Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno tidak mengangkat isu Pondok Pesantren. Padahal revitalisasi Pondok Pesantren sangatlah penting, untuk menjawab kebutuhan orangtua dan murid yang mulai menginginkan pendidikan yang imbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pondok pesantren juga terbukti efektif dalam menciptakan tokoh-tokoh yang mampu memberi warna di masyarakat. Pondok pesantren akhir-akhir ini menjadi lahan basah bagi para capres/cawapres untuk meminta dukungan, namun sayang tak satupun yang melirik dalam revitalisasi Pondok Pesantren. Yang tidak kalah penting adalah, jika KH. Ma’ruf Amin tidak membahas program kesejahteraan guru, Sandiaga juga tidak membahas bagaimana mengatasi siswa putus sekolah.

Sandiaga Uno tidak menjawab ketika KH. Ma’ruf Amin bertanya bagaimana memantau penggunaan dana pendidikan yang dikirim ke daerah. Sandiaga Uno malah menjawab bagaimana mengatasi dan memperbaiki kelemahan pendidikan di Indonesia. Menaggapi hal itu Kiyai Ma’ruf mengoreksi dengan memaparkan Instrumen Neraca Pendidikan Daerah (NPD) dan Data Pokok Pendidikan dinilai dapat memantau aliran dana pendidikan dari pusat ke daerah.

KH. Ma’ruf Amin memperkanalkan istilah Ten Years Challenge, namun mungkin lupa untuk mejelaskannya. Tentu akan sangat membantu jika memberi penjelaskan singkat tentang istilah dengan bahasa asing tersebut. Selain itu, KH. Ma’ruf Amin juga memperkenalkan program dana abadi, namun Ustaz Ma’ruf Amin mungkin juga tidak sempat menjelaskan dari mana sumber dana abadi tersebut.
Akhrinya, baik KH. Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kedua putra terbaik bangsa tersebut telah melakukan debat Cawapres dengan sangat baik dan elegan. Sekarang tergantung pada pada kita semua untuk menentukan piliahan kita masing-masing. Semoga siapapun yang terpilih, baik Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi dapat mengatasi permasalahan pendidikan di negara kita saat ini.

*Penulis adalah Pendidik,
Direktur Batanghari Foundation,
Anggota KA KAMMI Jambi,
dan Education Leadership Specialist, Alpha-I (Asosiai Alumni Program Beasiswa Amerika-Indonesia)

LEAVE A REPLY